Sistem Informasi bagi Pemerintah Daerah

Mungkin selama ini kita sering mendengar istilah sistem informasi. Apa sih sebenarnya maksud istilah tersebut? Secara sederhana, sistem informasi merupakan kesatuan orang, data, prosedur, dan perangkat teknologi informasi  yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi untuk mendukung tujuan organisasi.

Oiya, data dan informasi sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau data adalah fakta-fakta, bisa berupa angka, huruf, gambar, suara, atau apa saja yang belum/tidak mempunyai arti bagi penerimanya. Oleh karena itu, data ini masih perlu diolah jika ingin digunakan. Sedangkan informasi merupakan data yang sudah diolah sehingga memiliki nilai tertentu bagi penerimanya. Dengan demikian, informasi bisa menambah pengetahuan si penerima atau penggunanya yang akan dipakainya untuk mengambil sikap, tindakan, ataupun keputusan tertentu.

Bagi instansi pemerintah, sistem informasi adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Terlebih dengan semakin banyaknya warga yang harus dilayani dalam waktu relatif cepat, tidak bisa dimungkiri bahwa sistem informasi harus ada. Terlebih, di era informasi sekarang ini, masyarakat juga menuntut adanya transparansi atas prosedur yang dijalankan penyelenggara pemerintah. Aspek transparansi ini juga dengan sangat mudah dipenuhi dengan adanya sistem informasi.

Sebagai contoh adalah sistem informasi yang digunakan oleh sebuah lembaga pemerintah untuk memproses perizinan usaha. Warga masyarakat yang ingin mendaftarkan usahanya tentu berharap agar proses bisa berjalan dengan cepat. Masyarakat tidak boleh merasa di-pingpong karena disuruh ke sana ke mari oleh petugas perizinan. Melalui sistem informasi perizinan tersebutlah proses-proses bisa dipercepat. Pendaftarannya pun bisa melalui internet, sehingga warga tidak perlu antri. Warga hanya perlu datang ke kantor pemerintah untuk menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Selanjutnya, warga dapat memantau proses dokumennya sudah sejauh mana, juga melalui website.

Contoh sistem informasi perizinan ini adalah Perizinan Online BPPT Jawa Barat di laman http://bpmpt.jabarprov.go.id/sicantik/main/pendaftaran_online2.

Contoh lainnya adalah sistem informasi pengaduan online. Sistem informasi pengaduan online ini memudahkan masyarakat untuk mengadukan segala permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Pemerintah dapat dengan cepat menambal kekurangan-kekurangan kinerja Pemerintah yang muncul di lapangan.

Salah satu contoh sistem pengaduan online terdapat pada website DPR-RI di laman http://pengaduan.dpr.go.id/kirim/online.

Selain dua contoh di atas, masih ada banyak contoh sistem informasi yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah, baik untuk pelayanan publik maupun untuk efisiensi dan efektivitas kinerja internal. Berikut ini adalah sebagian dari contoh-contoh sistem informasi tersebut.

Sistem Informasi untuk Pelayanan Publik

  1. Pendaftaran CPNS Online
    Merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola administrasi pendaftaran peserta ujian CPNS. Melalui sistem ini, calon peserta ujian CPNS melakukan pendaftaran secara online dengan mengupload beberapa file hasil scan dokumen penting. Selanjutnya mereka akan mendapatkan nomor registrasi untuk keperluan proses seleksi pegawai.
  1. Sistem Informasi Kependudukan
    Merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mencatat data kependudukan pada suatu wilayah. Termasuk juga dipakai untuk mengarsipkan dokumen-dokumen catatan sipil milik warga.
  1. Sistem Informasi Geografis (SIG)
    Merupakan sebuah sistem informasi yang mengolah data spasial serta data atribut menjadi informasi bagi penggunanya. Informasi disajikan dalam bentuk peta dengan segala jenisnya. Keuntungan SIG ini di antaranya adalah mudahnya melihat persebaran data secara geografis, sehingga para pengambil kebijakan dapat dengan mudah dan tepat sasaran mengambil keputusan terkait dengan kondisi wilayahnya. SIG bisa diterapkan untuk berbagai subjek yang menjadi concern pemerintah, misalnya SIG kemiskinan, SIG pertanian, SIG pendidikan, dan sebagainya.
  1. Portal Pemerintah Daerah
    Portal  merupakan website yang selain merupakan website resmi pemerintahan, juga menyediakan akses langsung aplikasi-aplikasi milik Pemerintah yang bisa diakses melalui internet.
  1. Sistem Informasi Pengurusan Dokumen Kependudukan
    Merupakan sistem informasi yang digunakan untuk melayani warga dalam hal pengurusan dokueman administrasi kependudukan, seperti pengajuan KTP, akta kelahiran, pengajuan atau perbaikan Kartu Keluarga, dan sebagainya.
  1. Sistem Informasi Rumah Sakit Daerah
    Merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Rumah Sakit Daerah guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal kesehatan. Salah satu layanan yang dimiliki sistem informasi ini adalah ketersediaan dokter, ketersediaan ruang perawatan, informasi pasien, informasi rawat jalan, rawat inap, dsb.
  1. Sistem Informasi perpustakaan
    Sistem informasi ini digunakan oleh perpustakaan daerah untuk mengelola data-data koleksinya sehingga masyarakat atau pengunjung perpustakaan lebih mudah untuk mencari informasi tentang buku.
  1. SIM Perencanaan Daerah
    Sistem ini digunakan dalam penyusunan hasil musrenbang yang dituangkan dalam program dan kegiatan tahun yang akan datang.
  1. Sistem Informasi Desa Terintegrasi
    Sistem Informasi Desa Terintegrasi, aplikasi digunakan untuk administrasi pelayanan di tingkat desa yang telah terhubung dengan jaringan kabupaten.
  1. Sistem Informasi Profil Daerah
    Merupakan sistem yang biasanya dikelola oleh Bappeda, dan berisikan data-data statistik mengenai profil daerah.
  1. Sistem Informasi Perangkat Desa
    Sistem pengelolaan perangkat desa, sarana pencarian dan pengelolaan informasi mengenai perangkat desa yang biasanya dikelola oleh Bagian Pemdes

Sistem Informasi untuk Internal

  1. Aplikasi Surat Keluar dan Masuk
    Aplikasi ini selain dapat digunakan sebagai sistem pengarsipan juga bisa dipakai untuk membuat surat sekaligus mengelola sistem penomoran surat secara otomatis.
  1. Sistem Informasi Kepegawaian
    Merupakan sistem informasi yang mengelola data kepegawaian Pemerintah Daearah, mulai dari pendataan, pencarian informasi, pengurusan kepangkatan, dsb
  1. Sistem Informasi Inventaris Barang
    Dengan sistem ini, Instansi dapat memonitor keberaadaan, status, dan keadaan barang inventaris kantor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, dengan sistem ini pula diharapkan tidak ada laporan barang hilang hanya karena tidak diketahui barang tersebut ada di mana atau sedang dipakai oleh siapa.
  1. Sistem Informasi Keuangan Instansi
    Sistem informasi ini dikelola oleh Bendahara yang tujuannya adalah untuk mencatat sekaligus mengatur perputaran uang instansi. Selain bendahara, pimpinan dapat juga memantau kondisi keuangan sewaktu-waktu. Dengan demikian, pekerjaan bendahara dapat dimonitoring oleh pimpinan tanpa harus memanggil dan memeriksa pekerjaan bendahara.
  1. Sistem Informasi Monitoring Kegiatan
    Sistem informasi ini bisa digunakan untuk memantau kegiatan atau program SKPD-SKPD. Termasuk di dalamnya, Pemerintah dapat melihat SKPD mana saja yang disiplin dan bagus dalam melaksanakan program pemerintah. Pada akhirnya, Pemerintah dapat memberikan reward dan punishment yang adil kepada SKPD-SKPD tersebut.
  1. Sistem Informasi Management (SIM) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
    SIM ini digunakan untuk membantu Baperjakat dalam memutuskan siapa saja yang layak menjabat posisi tertentu dalam struktur pemerintahan.

NB: Contoh-contoh lainnya menyusul

Pos ini dipublikasikan di Catatan, Developer dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s