Pilkada Selektif

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, bagi sebagian besar orang di Indonesia merupakan solusi paling demokratis yang dimiliki bangsa ini untuk merealisasikan sila kerakyatan dari Pancasila. Opini ini tidak salah, bahkan memang idealnya seperti itu, setiap warga negara memiliki hak politiknya dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

Namun, sayangnya hingga kini kita masih mendapati fakta bahwa tidak sedikit kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme pilkada langsung terjerat kasus korupsi. Ada yang kasus suap, penggelapan, gratifikasi, jual beli jabatan, dan sebagainya. Akhir tahun lalu, Mendagri bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa selama kurun waktu 13 tahun terakhir, 313 kepala daerah tersangkut kasus korupsi! Hal tersebut diperparah lagi dengan hasil pembangunan di wilayah kepala daerah koruptor yang menunjukkan capaian perubahan mendekati nol persen. Memprihatinkan.

Padahal, kalau kita telisik mengenai penyelenggaraan Pilkada, biaya yang digelontorkan Pemerintah tidaklah sedikit. Banyak bahkan. Tidak sampai di situ, biaya politik orang-orang yang ingin maju atau memajukan calon pemimpin daerah juga sangat mahal. Dilihat dari kacamata politik, angka tersebut wajar karena akan habis untuk biaya operasional kampanye dan sebagainya.

Mahalnya biaya penyelenggaraan dan tidak kredibelnya pemimpin yang terpilih membuat saya merenung sejenak untuk mencoba menawarkan solusinya. Begini. Seyogianya, pilkada langsung diterapkan di semua daerah. Artinya, hanya daerah-daerah yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang boleh menerapkan aturan pilkada langsung.

Persyaratan yang saya kemukakan ini terkait dengan kesiapan penduduk di daerah tersebut. Kesiapan di sini dapat diukur dari indikator-indikator SDM yang dikeluarkan oleh BPS. Sebagai contoh, indikator tersebut adalah indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, angka gini ratio, indeks persepsi korupsi, dan sebagainya.

Mengapa perlu pertimbangan kesiapan penduduk dari sisi SDM-nya? Alasannya sederhana, SDM yang rendah mengindikasikan bahwa kesadaran politiknya masih rendah pula. Akibatnya, mereka akan mudah diperdaya oleh calon-calon yang memiliki integritas rendah, seperti diberi uang, diintimidasi, dijanjikan banyak hal, atau yang sejenisnya.

Lalu, bagaimana solusinya? Sederhana, tetapi saya yakin akan sangat sulit mewujudkannya. Sulit karena akan ada pihak-pihak berkepentingan yang akan mengganjal ide ini. Kemendagri, sebagai kementerian yang mengatur urusan dalam negeri, dapat menugaskan pejabatnya yang sudah teruji dan mendapatkan persetujuan presiden, untuk mengampu penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang statusnya belum layak pilkada tersebut. Berilah waktu, misalnya tiga tahun, pejabat tersebut untuk menyelenggarakan pemerintahan di tempat tersebut dengan target memberikan edukasi politik.

Targetnya, setelah tiga tahun, daerah tersebut dapat menyelenggarakan pilkada langsung. Sederhana bukan?

Hehe… Semoga Indonesia selalu lebih baik!

 

Pos ini dipublikasikan di Catatan dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.